Menuju Indonesia Sehat 2015 Konsep Keadilan

Menuju Indonesia Sehat 2015

Posted on: November 21, 2008

Oleh : Ekho Hartanto (Medical Representative – salah satu farmasi PMDN)

Obat dan perbekalan kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sosial, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata, juga tidak dipromosikan secara berlebihan dan menyesatkan.

Disamping itu, Pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional. Hal itu tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN-2004) dan Kebijakan Obat Nasional (KONAS-2006).

Untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat, beberapa waktu lalu telah dicanangkan dan diluncurkan “Program Apotek Rakyat” dan “Program Obat Rakyat Murah dan Berkualitas”. Ini semua menandakan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dan konsisten dalam upaya membuat rakyat sehat menuju terwujud masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.

Demikian sambutan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) pada acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Etika Promosi Obat antara Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di kantor Depkes RI tanggal 11 Juni 2007. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum GP Farmasi Indonesia Anthony CH Sunarjo, MBA dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia DR.Dr. Fachmi Idris, M.Kes, serta disaksikan oleh Menteri Kesehatan RI Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K) dan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Dr. Hardi Yusa, Sp.OG, MARS.
Selanjutnya Menkes menjelaskan bahwa pemerintah, industri farmasi dan organisasi profesi khususnya IDI, PDGI dan ISFI, bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial. Disamping itu juga Jaminan keamanan, khasiat dan mutu obat beredar, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, serta penggunaan obat yang rasional.

Menkes berharap, dengan adanya kesepakatan ini dapat terpelihara iklim usaha yang kondusif dengan persaingan yang sehat, sehingga dunia farmasi Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sejalan dengan itu, masyarakat mendapat kepastian jaminan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia Anthony Ch Sunarjo, MBA dalam sambutannya mengatakan, upaya dari kesepakatan bersama ini tidak lain agar seluruh elemen Pelaku Usaha Farmasi Indonesia dan kalangan Profesi Kedokteran menerapkan secara konsekuen pelaksanaan Etika Promosi Obat dengan penuh tanggung jawab. GP Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia meminta kepada Departemen Kesehatan RI dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk mengambil bagian dalam pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha farmasi maupun anggota IDI yang mengabaikan kesepakatan ini. Tujuannya adalah dapat mengakomodasi berbagai permasalahan kesehatan, langkah awal ini harus mengarah kepada percepatan penerapan Sistim Jaminan Sosial Nasional, karena hanya melalui sistim ini permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia akan terjawab.

Sementara itu, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Dr. Hardi Yusa, Sp.OG, MARS mengatakan bahwa salah satu komponen terpenting dalam pelayanan medis adalah ketersediaan obat. Dokter dalam melakukan tugas profesional sesuai dengan kompetensi yang dikuasainya, harus ditunjang dengan ketersediaan obat. Tanpa adanya obat yang baik dan terjangkau oleh masyarakat maka diagnosa dokter tidak akan mencapai hasil yang optimal bagi kesembuhan pasien.

Dr. Hardi Yusa juga menyambut baik dan menyampaikan apresiasi dengan adanya kesepakatan bersama etika promosi obat, sehingga tidak akan ada lagi sinyalemen yang mengatakan bahwa seorang dokter meresepkan obat tertentu dari perusahaan farmasi. Konsil Kedokteran Indonesia dan seluruh komponen dalam sistem pelayanan kesehatan khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, berharap agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan oleh dokter yang berpraktik sesuai dengan kompetensinya, baik dari segi keilmuan, keterampilan, maupun etika profesi, khususnya etika promosi obat.

Menurut Dr. Hardi Yusa, apabila ada dokter yang akan melakukan registrasi ulang, maka Konsil Kedokteran Indonesia akan melihat rekomendasi IDI terlebih dahulu tentang catatan etikanya. Jika semua persyaratan termasuk catatan etikanya baik, maka Surat Tanda Registrasi dapat diterbitkan kembali. Namun, apabila catatan etikanya tidak baik, Konsil Kedokteran Indonesia akan mempertimbangkan apakah penerbitan Surat Tanda Registrasi dapat langsung diberikan atau tidak.

Etika Promosi Obat dan kesepakatan bersama antara GP Farmasi Indonesia dengan Ikatan Dokter Indonesia adalah:
• Seorang dokter dalam melakukan pekerjaan kedokterannya tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Kaitannya dengan promosi obat adalah dokter dilarang menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang bersangkutan telah menerima komisi dari perusahaan farmasi tertentu.
• Dukungan apapun yang diberikan perusahaan farmasi kepada seorang dokter untuk menghadiri pertemuan ilmiah tidak boleh diisyaratkan/ dikaitkan dengan kewajiban untuk mempromosikan atau meresepkan suatu produk.
• Perusahaan farmasi boleh memberikan sponsor kepada seorang dokter secara individual dalam rangka pendidikan kedokteran berkelanjutan, yaitu hanya untuk biaya registrasi, akomodasi dan transportasi dari dan ke tempat acara pendidikan kedokteran berkelanjutan.
• Perusahaan farmasi dilarang memberikan honorarium dan atau uang saku kepada seorang dokter untuk menghadiri pendidikan kedokteran berkelanjutan, kecuali dokter tersebut berkedudukan sebagai pembicara atau menjadi moderator.
• Dalam hal pemberian donasi kepada profesi kedokteran, perusahaan farmasi tidak boleh menawarkan hadiah/ penghargaan, insentif, donasi, finansial dalam bentuk lain sejenis, yang dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/ produk perusahaan tertentu.
• Pemberian donasi dan atau hadiah dari perusahaan farmasi hanya diperbolehkan untuk organisasi profesi kedokteran dan tidak diberikan kepada dokter secara individual.
• Ikatan Dokter Indonesia (termasuk organisasi seminat/ spesialis dan organisasi lain di lingkungan IDI) harus menyusun dan memverifikasi berbagai kegiatan resmi organisasi, khususnya yang berkaitan dengan sponsorship atau pendanaan dari anggota GP Farmasi Indonesia serta melakukan koordinasi dengan GP Farmasi Indonesia untuk tindak lanjutnya.

Dan untuk menghindari kosekuensi hukum yang dapat terjadi terkait dengan promosi obat yang tidak etis, GP Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia mewajibkan seluruh anggotanya masing-masing mempelajari, menghayati dan melaksanakan secara konsisten Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia, Kode Etik Kedokteran, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Penegakkan Disiplin Profesi Kedokteran.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


  • Tidak ada
  • farmasi99: artikel anda cukup baik utk memberi wawasan baru bagi rakyat yg selama ini kurang dapat perhatian
  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: